makalah pendidikan kewarganegaraan

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROSPEK IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA SERTA TANTANGAN MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2020

Di susun oleh :
Nama : Bayu Brilian
Npm : 20408988
Kelas : 2ic01

UNIVERSITAS GUNADARMA
TEKNIK MESIN
2010

BAB I
PENDAHULUAN

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda satu sama lain sehingga dalam kehidupannya masing masing individu mempunyai suatu pendapat dan kepercayaan masing masing dalam memandang sesuatu hal sehingga hal ini menimbulkan keanekaragaman.
Demikian halnya pula dalam kehidupan bernegara satu sama lain saling mengemukakan pendapatnya masing masing, hal inilah yang menjadi pemikiran bahwa perlu adanya suatu perekat atau pemersatu setiap individu sehingga dapat memelihara keutuhan suatu bangsa.

Tujuan Instruksional Umum :
Mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, menghayati Wawasan Nasional Bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita Nasional.

Tujuan Instruksional Khusus :
1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan landasan wawasan nusantara
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan unsur dasar wawasan nusantara
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hakekat wawasan nusantara

BAB II
PEMBAHASAN

PROSPEK IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Berdasarkan beberapa teori mengemukakan rumusan atau pandangan global sebagai berikut :
Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 6 dari 8
1. Global Paradox. Memberikan pesam bahwa negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2. Borderless World dan The End Of Nation State. Mengatakan bahwa batas wilayah geografi negara relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Selanjutnya pemerintah daerah perlu diberi peranan yang lebih berarti.
3. Lester Thurow dalam bukunya The future Of Capitalism. Memberikan gambaran bahwa strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu atau kelompok dengan masyarakat banyak serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4. Hezel Handerson dalam bukunya Building Win Win World. Mengatakan bahwa perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi menjadi masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis.
5. Ian Marison dalam bukunya The Second Curve. Dijelaskan bahwa dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat itu.

Dari pesan-pesan yang disampaikan dalam nilai yang berkekuatan global tersebut di atas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu adanya persatuan bangsa, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai Visi nasional yang mengutakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga prospek Wawasan Nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam menghadapi gempuran global perlu lebih diketengahkan fakta kebhinekaan dalam setiap rumusan yang memuat kata persatuan dan kesatuan sehingga dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan yaitu: keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif, serta keadilan dalam penegakkan hukum dalam arti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam wadah NKRI.
Wawasan Nusantara diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk:
1. Mengerti, memahami dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
2. Mengeri, memahami dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara yaitu Wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang/wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

VISI INDONESIA 2020
Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Untuk mengukur tingkat keberhasikan perwujudan Visi Indonesia 2020 diperlukan indikator-indikator utama sebagai berikut :

1. religius
a. terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam berilaku keseharian;
b. terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;
c. terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanuasiaan.

2. manusiawi
a. terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanuasiaan yang adil dan beradab;
b. terwujudnya hubungan harmonis antar manusia indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
c. berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia.
d. terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. bersatu
a. meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
b. meningkatnya toleransi, kepedulian dan tanggung jawab sosial;
c. berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan.
d. berkembangnya semangat anti kekerasan
e. berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.

4. demokratis
a. terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah;
b. menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum jujur, adil dan langsung, umum, bebas dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas;
c. berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang bersifat tebuka;
d. terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
e. berkembangnya budaya demokrasi, transparasi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan;
f. berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.

5. a d i l
a. tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
b. terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
c. terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
d. terwujudnya keadilan gender;
e. terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;
f. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;
g. tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.

6. sejahtera
a. meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;
b. meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah;
c. terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapiran masyarakat termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih;
d. tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapiran masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersediannya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata;
e. meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu;
f. terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

7. m a j u
a. meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antar bangsa;
b. meningkatknya kualitas sdm sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era global;
c. meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga;
d. meningkatkan disiplin dan etos kerja;
e. meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat;
f. teraktualisasinya keragaman budaya indonesia.

8. mandiri
a. memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
b. terwujudnya politik luar negari yang berkepribadian dan bebas aktif;
c. terwujudnya ekonomi indonesia yuang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri;
d. memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.

9. baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
a. terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kreadibilitas dan bebas kkn;
b. terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk derah terpencil dan perbatasan;
c. berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah.
Menggagas Format Indonesia Masa Depan Antara fenomena Globalisasi dan Primordialisme Etnik
Puncak kesadaran sosial di penghujung kekuasaan tirani Orde Baru telah menggesa seluruh komponen bangsa untuk segera merekonstruksi tatanan sosial yang mapan menuju format Indonesia masa depan. Kegelisihan yang sekaligus sebagai cita-cita lihir tersebut kemudian disimbolkan dalam beberapa terminologi seperti civil society, masyarakat madani, Indonesia baru dan Indonesia Masa Depan yang meskipun secara substantif terminologi-terminologi di atas memiliki prinsip-prinsip yang sama dan bersifat universal.
Cita-cita mulia di atas tidak akan terwujud atau mati suri bila kondisi sosio-kultural sebagai prasyarat masyarakat madani masih berada di bawah bayang-bayang primordialisme agama dan primordialisme etnik. Kedua kondisi sosio-kultural tersebut akan menjadi sandungan sekaligus ancaman, sehingga menjadi agenda internal dan terberat yang harus segera dituntaskan.
Masyarakat madani sebagai salah satu terminologi untuk sebuah tatanan sosial masa depan adalah Indonesia tanpa dinding dan Indonesia tanpa batas. Indonesia tanpa dinding adalah Indonesia masa depam yang ahrus tegak di atas prinsip-prinsip :
– Pluralitas
– Toleransi
– Sistem sosial yang teratur
– Tidak adanya sekat agama maupun etnik
– Kecerdasan masyarakat.
Untuk mewujudkan kondis di atas seluruh kmonen bangsa hatus emulainya dengan cara :
– Mengapresiasikan pluralisme dengan baik
– Adanya konsensus (kontrak sosial)
– Penegakan supremasi hukum
Akhirnya, instrumen yang dapat digunakan dalam pencapaian Indonesia masa depan adalah pendidikan sebagai usaga pencerahan dan peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hal ini akan memudahkan ruumbuhnya budaya dilaog dan kesalingpahaman.

Tantangan mewujudkan visi Indonesia 2020

Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pertama, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negera.
Kemajuan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan intergritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan R.I. Disamping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.
Kedua, Sistem hukum yang adil
Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pembelaan hak asasi manusia.
Ketiga, sistem politik yang demokratis
Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu sportivitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian dan anti kekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demikratis, kuat dan efektif.
Keempat, Sistem ekonomi yang adil dan produktif
Tantangan sistem ekonomu yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan dan kalautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya alam dan industri lainnya termasuk industri jasa.
Kelima, Sistem sosial budaya yang beradab
Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai lihur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sisterm sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakatn yang mempunyai rasa saling percaya dan saling penyayangi, baik terhadap sesama masyarakat maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan penghasilan rakyat, rasa aman dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.
Keenam, Sumber daya manusia yang bermutu
Tangangan dalam pengembangan sumber daya manusia bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.

Latar Belakang Wawasan Nusantara.

1. Pemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila.
Berdasarkan filosofis Pancasila manusia Indonesia memiliki montivasi antara lain untuk menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta menyelenggarakan keteraturan dalam membina hubungan antar sesama.

Nilai-nilai Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sikap yang mewarnai wawasan nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan dengan tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan ajaran agama masing-masing.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Sikap yang mewarnai dengan memberikan kebebasan dakam mengekspresikan HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama.
3. Sila Persatuan Indonesia.
Sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan,suku bangsa maupun perorangan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan.
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Memberikan kebebasan yang setinggi tingginy bagi setiap orang dengan memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain orang lain sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi syarat kebutuhan minimal.
BAB III
Kesimpulan

Pada hakikatnya wawasan nusantara perlu dikembangkan dan lebih diberdayakan kembali, dimana dijaman globalisasi ini tantangan begitu besar siap menganggu disintegrasi bangsa.
Dewasa ini rakyat Indonesia mudah sekali dipecah belah oleh sesuatu hal yang sebetulnya sepele.
Proses demokrasi yang betul –betul dijalankan dan kemauan dari pemerintah sendiri untuk mewujudkan wawasan nusantara agar bisa disosialisasikan kembali.
Rakyat Indonesia mudah sekali dihasut dan dipecah belah, apabila pemerintah tidak tanggap akan hal itu, bukan tidak mungkin Negara Repulik Indonesia lambat laun akan terpecah belah.
Untuk itu ajaran wawasan nusantara perlu untuk kembali digalakan di tiap-tiap pendidikan formal maupun informal, terlebih dengan memberikan contoh tentang ajaran wawasan nusantara itu sendiri dari pemerintah.

Penutup

Tantangan di masa depan yang akan dihadapi anak-anak kita merupakan tantangan yang sangat berat. Era globalisasi yang salah satunya ditandai oleh era persaingan bebas yang ketat dalam berbagai aspek kehidupan merupakan era yang tidak bisa dihindari. Era globalisasi adalah suatu kenyataan. Era globalisasi bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi musibah. Bergantung pada kesiapan anak-anak kita dalam memasukinya.
Sekolah sebagai salah satu institusi sosial bertugas menyiapkan anak-anak didik kita untuk siap dan berkemampuan dalam memasuki era globalisasi. Kurikulum dan berbagai pengalaman belajar yang dialami anak di sekolah harus memberi bekal (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang relevan untuk bisa hidup dan sekaligus memenangkan kompetisi yang sangat ketat.
Penggalian, pengembangan, dan pemanfaatan potensi daerah (lokal) merupakan salah satu kekuatan alternatif yang bisa diberikan kepada anak-anak kita dalam menghadapi era global. Karena dalam memasuki era global kita bukan hanya harus mampu menawarkan produk dan jasa yang kompetitif, tetapi yang paling penting adalah mampu menghasilkan produk dan jasa yang inovatif, yang belum pernah ada dan belum dimiliki oleh pihak lain.
Oleh karena itu pengembangan kurikulum sekolah harus berbasis pada budaya daerah dengan memperhatikan karakteristik globalisasi. Kurikulum harus menjadikan potensi daerah sebagai sumber belajar dalam upaya mempertahankan eksistensi budaya tersebut juga menjadikan budaya tersebut sebagai komoditas ekonomi yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA
Amsyari, Fuad. Masa Depan Umat Islam Indonesia. Al – Bayan. 1993.
Affandi, Rustam. Eksistensi Idealisme Mahasiswa Dalam Konstalasi Gerakannya. Hima Geografi UNM: 1999.
Anonimus, Teknik Pengelolaan Isu, Makalah UNM: 1999.
———– TAP MPR RI No. V/MPR/2000
———– Laporan Pelaksanaan JMI 2001: Badan Eksekutif Mahasiswa UNM 2001.
WWW.KOMPAS.COM
WWW.GOOGLE.COM

Tags:

Leave a comment